Mewaspadai campur tangan asing yang memainkan isu Papua

Isu Papua masih menjadi daya tarik bagi negara asing untuk mengeksploitasinya menjadi “alat” untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia sebagaimana pernyataan Menhan Juwono Sudarsono pada 18 Juni 2008 yang menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah agar bersama-sama membangun Papua disegala bidang guna mengantisipasi segala bentuk campur tangan asing yang berupaya mengangkat setiap isu yang berkembang di Papua dan dimanfaatkan untuk kepentingannya. Isu Papua masih menjadi “the focus of spotlight of foreign countries like Australia and Amerika”

Selain Papua, pihak asing juga mencoba mengangkat isu HAM, kemiskinan, ketidakadilan dan kekerasan oleh aparat keamanan yang terjadi di propinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah agar mewaspadai masuknya NGO/LSM asing yang memanfaatkan aspirasi rakyat setempat, ternyata dalam praktiknya memprovokasi warga setempat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Pendekatan persuasif yang didasari oleh budaya setempat lebih baik daripada melakukan pendekatan represif. Keberadaan aparat TNI dan Kepolisian di Papua masih diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan wilayah yang kondusif. Penempatan aparat TNI dan Kepolisian di Papua akan berkurang, jika kondisi keamanan dan kemampuan SDM masyarakat Papua meningkat. Alasan tersebut didasari oleh banyaknya rakyat Papua yang dengan mudah dipengaruhi oleh NGO asing untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Isu yang disuarakan selalu HAM dan kemiskinan, sebagaimana pernyataan Ketua PDI-P Tjahjo Kumolo bahwa AS memiliki kepentingan di Papua. Dan AS terus menempatkan NGO-nya USAID di Papua. Sejak dulu AS selalu menerapkan kebijakan "double standart" dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia seperti yang terjadi di Timor Timur dan Aceh ketika itu. Disatu sisi mendukung keutuhan wilayah NKRI namun dilain sisi AS mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.